FAKTANEWS.ONLINE, JAKARTA-- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Jokowi mengingatkan predikat WTP itu bukan prestasi melainkan kewajiban semua lembaga.

“Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” kata Jokowi dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tetapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara,” lanjut Jokowi.

Jokowi menekankan penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah pasti akan diaudit. Jokowi meminta pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik.

“Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi bicara situasi dunia yang saat ini memanas karena kondisi geopolitik. Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi dunia kini melambat.

“Bapak ibu, dalam beberapa tahun ini kita sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak. Geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata kita lihat. Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2%, dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan,” ujarnya.

Meski begitu, kondisi ekonomi Indonesia kini masih stabil. Begitu juga inflasi yang tetap terjaga di setiap daerah.

“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%. Kita tahu di kuartal I-2024, tumbuh 5,11%. Inflasi tetap terjaga karena BI dan kementerian dalam negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah dan juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Kepada Media Faktanews di Jakarta di Sampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mendukung masa pelestarian pemerintahannya dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Jokowi meminta BPK dan seluruh lembaga mendukung masa transisi agar berjalan dengan baik.

“Bapak ibu, saat ini kita sedang berada di era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto,” kata Jokowi

“Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung pelestarian pemerintahan ini agar berjalan dengan baik. Menjaga keinginan untuk membawa kemajuan negara kita Indonesia,” lanjut Jokowi

Jokowi berharap BPK dapat melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan yang fleksibel dan akuntabel.

“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan ekosistem sekaligus dan selalu berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Jokowi juga yakin Prabowo memberikan perhatian pada rekomendasi BPK. Ia pun meminta kepala daerah untuk menyelesaikan rekomendasi yang diterima BPK.

“Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK,” ucapnya.

“Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya mohon kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera mengonfirmasinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK,” lanjut Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta menteri hingga kepala daerah untuk menjalankan rekomendasi BPK. Ia berharap aliran keuangan negara hingga daerah semakin baik.

“Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK,” kata Jokowi.

“Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan,” lanjut Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016,” kata Ketua BPK RI Isma Yatun. (q'L)