FAKTANEWS.ONLINE,KONAWE-- Pj. Bupati Konawe Dr. Harmin Ramba SE,. MM,. yang tergabung didalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Konawe kembali mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI H. Tito Karnavian,Senin (22/1/2024) Pagi.


Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi regional, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Pemerintah Daerah  mengadakan rapat rutin Koordinasi Pengendalian Inflasi. Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi dari suatu daerah. Rapat ini diselenggarakan melalui forum online, Senin (22/1/2024).


Rapat dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Jend. Pol. Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D. diteruskan dengan memaparkan materi pada rapat kali ini.


"Situasi dunia masih sangat dinamis, dan inflasi maupun resesi juga masih banyak terjadi di beberapa negara. Untuk itu perlu kita kendalikan permasalahan inflasi di negara Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan yaitu Bank Indonesia mengendalikan dan memonitoring suku bunga serta menjaga stabilitas harga nilai tukar rupiah terhadap dollar, selain itu kita juga mengendalikan skala mikro, setiap daerah mengendalikan daerahnya masing2 dengan berbagai instrumen yang ada dengan didukung oleh pemerintah pusat", Ujar Bapak Tito Karnavian.


Selanjutnya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan tinjauan indeks perkembangan harga untuk mingu ke-3 bulan September 2023.


"Secara nasional, jumlah Kabupaten atau Kota yang mengalami kenaikan IPH naik 1% dari minggu sebelumnya. Sebagian besar kenaikan IPH terjadi di wilayah Jawa", Ujar Ibu Amalia Adininggar Widyasanti.


“Dibandingkan dengan minggu sebelumnya, semakin banyak Kabupaten atau Kota yang mengalami kenaikan harga beras, sehingga memicu terjadinya inflasi di bulan September 2023”, Paparnya.


Kegiatan zoom tersebut dihadiri oleh Penjabat Bupati Konawe Dr. Harmin Ramba SE,. MM,. didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, SP, MH dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah dan instansi vertikal yang ada di Ruang rapat Command Center Dinas Kominfo Konawe 


Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi dari suatu daerah.


Dalam paparannya Tito Karnavian menyerukan kepada seluruh perangkat daerah untuk selalu mengevaluasi pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing dan selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna menjaga stabilitas harga.


Menteri Tito Karnavian juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini dalam kondisi baik yaitu menyentuh pada angka 4,94% dan untuk di Sumatera Barat sendiri, dinilai dalam kondisi belum baik pemulihan ekonominya khususnya dari sektor pertanian 


Sejalan dengan itu, inflasi nasional pada bulan Desember 2023 mengalami penurunan dari Nopember 2023 yaitu sebesar 2,61% yang didominasi oleh makanan, minuman dan tembakau karena efek dari Nataru.


Ditempat yang sama Pj. Bupati Konawe Dr. Harmin Ramba SE,. MM,. Menjelaskan inikan Rutin ya, dalam rangka pengawasan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi apalagi kita ini Konawe Februari sudah masuk hitungan Pemantauan daripada Inflasi, 


Jadi Tadi hasil Rapat yang cenderung meningkat itu terutama di ikan segar kemudian beras dan cabe rawit masih menempati posisi itu yang mengurangi inflasi secara Rasional ya, namun kecenderungan itu saya rasa sama dengan kedaerahan


Potret kita di kabupaten Konawe adalah kota Kendari, itu di angka 2, 51 % , sangat terkendali, sama dengan Provinsi tapi kedepannya di bulan depan kabupaten Konawe akan memiliki Potret tersendiri 


Pj. Bupati Konawe Dr. Harmin Ramba SE,. MM,. akan tetap melakukan beberapa langkah, salah satunya adalah gerakan pasar murah, gerakan pangan murah,  karena kabupaten Konawe ini ada kenaikan Hate 17,8% inilah yang akan kita intervensi, 


Kemudian Bansos ini akan kami berikan secara gratis, berupa beras minyak goreng dan sembako, untuk masyarakat penerima nanti setelah makan siang kami lanjutkan rapat kerja dengan seluruh Organisasi perangkat Daerah (OPD) untuk wilayah mana saja yang membutuhkan Bantuan Sosial, yang jelas kerjasama antar daerah. jelasnya" 


Dalam rapat tersebut dibahas tentang langkah pemerintah untuk mengendalikan inflasi di daerah. Untuk itu, Pemerintah telah menyiapkan beberapa intervensi/program, diantaranya berupa Bantuan Sosial dari Kemensos, Bantuan Subsisi Upah dari Kemenaker, Alokasi 2% dari Dana Transfer Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah, Belanja Tak Terduga di daerah serta alokasi bantuan sosial yang berasal dari Dana Desa


Secara Nasional jumlah Kabupaten/Kota Yang mengalami kenaikan IPH naik sebesar 2% dari minggu sebelumnya, sebagian besar kenaikan IPH terkjadi di wilayah Sumatera. Komoditas penyumbang kenaikan IPH tertinggi pada M4 bulan September 2023 beras memberikan andil signifikan terhadap kenaikan IPH di Kabupaten/Kota dengan kenaikan tertinggi. Dari 28% Kabupaten/Kota di luar pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di sepuluh daerah dengan nilai IPH 6,05%.


Terakhir, pemerintah daerah akan membuka pasar murah di beberapa kecamatan di antaranya di hari Rabu dan Kamis di pasar asinua dan wawotobi, ungkapnya"(Ql)