Faktanews.online, Konawe-- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Kabupaten Konawe tahun 2023, hingga saat ini belum diteken SKnya oleh Bapak Andap Budhi Revianto Selaku PJ. Gubernur Sulawesi tenggara, sehingga belum bisa dilaksanakan berbagai kegiatan termasuk pembayaran gaji ribuan tenaga honorer, guru PPPK, tenaga medis dan lainnya.



Sosok Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol. (purn) Andap Budhi Revianto menjadi sorotan publik. karena APBD P Konawe sudah disahkan sejak tanggal 27 September 2023 lalu oleh DPRD Konawe serta mengembalikan kembali ke BPKAD Pemkab Konawe bahkan telah di evaluasi oleh Mendagri sudah selesai, namun terkesan diperlambat prosesnya di Kantor Gubernur Sulawesi tenggara dalam proses penerbitan SK untuk di limpahkan kembali ke Kabupaten Konawe.


Akibat mangkraknya proses di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, mendapat sorotan tajam dari masyarakat Kabupaten Konawe, diantaranya para honorer, guru PPPK SD, guru PPPK SMP, serta tenaga medis yang gaji dan honornya terancam terlambat dibayarkan, karena anggaran tersebut dianggarkan di APBD-P Konawe 2023.


"Kita tentunya sangat menyesalkan bila keterlambatan realisasi APBP-P Konawe 2023 ini terkesan sengaja diperlambat oleh PJ. Gubernur Sulawesi tenggara Bapak  Andap Budhi Revianto sebab gaji kami dan ribuan rekan - rekan guru PPPK SD dan PPPK SMP se Kabupaten Konawe tidak bisa dibayarkan. Ini tentunya sebuah kezaliman dari Pejabat Provinsi Sulawesi Tenggara apabila sengaja menahan - nahan hak kami dan juga masyarakat Kabupaten Konawe," tutur Mei panggilan akrab salah satu Guru PPPK SD di Kabupaten Konawe , Rabu (25/10/2023).


Hal senada disampaikan Joe salah seorang honorer yang bertugas di salah satu Organisasi Perangkat Daerah, dia dan rekan - rekannya mendesak Gubernur Sulawesi tenggara Bapak Andab untuk segera memproses APBD-P Kabupaten Konawe Tahun 2023, sehingga kepentingan masyarakat tidak terhambat.


"Bapak Komjen Pol. (purn) Andap Budhi Revianto selaku Pejabat Gubernur Sulawesi tenggara yang terhormat, saya bersama ribuan rekan - rekan honorer di Kabupaten Konawe ini, sangat bergantung dengan gaji kami untuk menghidupi keluarga, janganlah kepentingan kami masyarakat kecil ini menjadi korban dari keputusan Bapak Andabdi Pemprov Sultra yang kurang bijak, jika sengaja menahan-nahannya," tutur Joe.